jaganews.com|kumpulan informasi kegiatan, gaya hidup, hobi dan profil dari praktisi hukum di Indonesia |

KADISDIKBUD KUBU RAYA SEBUT FDS TAK BISA DITERAPKAN SECARA MENYELURUH

  • 91 views
  • 0 comments
Jaganews.com_Kubu Raya - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Kubu Raya Frans Randus angkat bicara tentang salah satu kegiatan sekolah yang telah diterapkan dibeberapa wilayah Kalbar, yaitu Full Day School (FDS).
 
Menurut Frans, pihaknya tidak ingin membicarakan hal FDS di Kabupaten Kubu Raya, karena hal tersebut tidak bisa diterapkan di Kabupaten Kubu Raya secara Menyeluruh, mengingat masih banyaknya kekurangan tenaga pendidik dan alat - alat kelengkapan standar Sekolah.
 
"Seperti, Komputer yang gunakan para siswa - siswi di Kabupaten Kubu Raya dalam mengikuti kegiatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang sampai saat ini, masih banyak kekurangan. Sedangkan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) hanya bisa digunakan untuk membeli Komputer satu Unit pertahun. Jadi butuh berpuluh sampai ratusan tahun, untuk mendapatkan ratusan komputer disekolah," ujar dia saat wawancarai di ruangannya pada Rabu (13/12).
 
Selain itu, kata Frans, masih banyak hal - hal yang tidak sesuai sehinga mempengaruhi sulitnya implementasi antara kebijakan Kemendikbud Republik Indonesia dengan apa saja yang terjdi dilapangan. Seperti, kurangnya guru - guru pendidik,  sekolah - sekolah yang berkondisi tidak ideal karena kondisi bangunan sekolah yang rusak, tidak memikiki toilet bahkan sampai dengan masalah ekonomi masyarakat yang tidak berkecukupan.
 
"Jadi sangat berbeda jauh dengan sekolah Tunas Bangsa yang mempunyai fasilitas sekolah yang lengkap, ditambah tenaga guru yang mengajar pun dibayar dengan upah gaji yang semestinya diterima. Jika sudah seperti ini, bahkan FDS sudah diterapkan oleh sekolah TB Kubu Raya sebelum diterbitkan oleh Mendikbud," ucap dia.
 
Dirinya menjelaskan, Pemerintah Pusat khususnya dibidang Pendidikan sampai saat ini sudah banyak mengeluarkan  program - program yang Regulis, bagus dan lain sebagainya, akan tetapi tidak masuk diakal untuk di laksanakan atau di implementasikan dilapangan, tanpa memandang secara langsung kelapangan terkait kondisi - kondisi sekolah di tiap - tiap daerah yang ada diwilayah Indonesia, khususunya yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
 
"Seperti kejadian beberapa waktu yang lalu, yaitu ketika menteri Pendidikan ingin melaksanakan meratorium ujian nasional sedangkan pak wakil presiden Yusuf Kalla saja mengatakan tidak bisa jika tidak ujian. Nah kalau sudah begini kejadiannya bagaimana kita bisa mengukur siswa dalam satuan pendidikan untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Atau sekedar membedakan murid - murid yang berprestasi suatu satuan pendidikan guna melanjutkan pendidikan ke jejang yang lebih tinggi," tutup dia dengan tegas.
 
(Pauziah/Viky/Tim)
Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Jaganews, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
jasa pembuatan website murah
©2017 Jaganews All right reserved