jaganews.com|kumpulan informasi kegiatan, gaya hidup, hobi dan profil dari praktisi hukum di Indonesia |

MALAPETAKA DANA SWAKELOLA

  • 1341 views
  • 0 comments
jaganews.com_kalimantan..Desas desus pembangunan ruang kelas baru dan rehab dibeberpa sekolah yang ada dikapuas hulu membuat tim lsm lp3k ri dan advokasi rakyat jaga NKRI gerah karena banyak kepala sekolah yang salah kafrah tentang sistem swakelola.
 
Rajali mengatakan saya akui Mekanisme pembangunan ruang kelas lebih baik menggunakan sistem swakelola dibandingkan dengan proses tender;
Sistem  swakelola dapat menghemat anggaran 25-30 persen dengan catatan kepala sekolahnya benar benar dan faham dengan aturan yang ada jelas nya.
 
"Dasar hukum Pelaksanaan pengadaan rehabilitasi sekolah wajib mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 karena anggaran yang digunakan adalah APBN. Hal ini tertuang pada Pasal 2 Perpres 54/2010 yaitu “Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.”
 
Dan rajali menegas kan Khusus swakelola, swakelola sudah dijelaskan pada Pasal 26 Ayat 1 Perpres 54/2010 yaitu “Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat jika itu pembangunan sekolah ya kepala sekolah sebagai penangung jawab anggran jelas rajali atau yang akrab dipanggil aleng.
 
Menurut saya tugas pokok sekolah adalah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar,,,,bukan untuk melaksanakan rehabilitasi gedung dan bangunan,dengan kata lain kepala sekolah juga menjadi kontraktor,karena ada beberpa kepala sekolah baik via telpon atau sms kefihak kami yang secara tegas mengatakan selaku penangung jawab tekhnis maka kami akan mengerjakan sendiri sesuai kesepakatan dinas ungkap fihak dibeberpa sekolah saat tim kami hubungi.
 
Ini jelas jelas pelanggaran rehabilitasi gedung  melanggar Pasal 26 Ayat 2 Huruf a.
Gedung sekolah juga tidak masuk dalam klasifikasi pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat karena operasi dan pemeliharaan sehari-hari dilaksanakan oleh manajemen sekolah,
Pasal 26 Ayat 2 huruf c hingga k juga tidak dapat dijadikan dasar untuk swakelola rehabilitasi sekolah apalagi hasil investigasi kami hampir 60 persen komite sekolah tidak tau pasti secara gamlang persoalan anggran tersebut.
 
Sehubungan dengan hal tersebut maka sekolah tidak dapat melaksanakan rehabilitasi gedung dengan cara swakelola jelas rajali dan saya juga memiliki alasan,karena dugaan saya banyak fihak sekolah yang memanfaatkan situasi ini apalagi pelaporan nya nanti hanya menggunakan SPJ dan BA nya langsung kepala sekolah,sehingga dugaan kami kuat kalau fihak sekolah akan bermain main dengan anggran yang ada sebagai contoh:
 
Jika fihak sekolah menunjuk mitra lain dalam pelaksaan fisik apakah ada fihak yang berani menjamin kalau fihak kepala sekolah tidak meminta Fie ke fihak mitra nya apalagi ini sistim swakelola yang semua keputusan ada di tangan kepala sekolah nah artinya dana yang seharus nya untuk kepembangunan menjadi lain manfaatnya.
 
Bahkan khusus untuk kelompok masyarakat yang boleh melaksanakan swakelola, telah ditekankan pada Pasal 31 Huruf b Perpres 54/2010 yaitu “pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan.
 
Hal ini menegaskan bahwa harus ada penilaian terlebih dahulu apakah kelompok tersebut mampu atau tidak. Kemampuan biasanya sejalan dengan tugas pokok dari kelompok masyarakat setempat, misalnya kelompok masyarakat petani pasti memiliki kemampuan dalam hal pertanian, demikian juga dengan kelompok masyarakat nelayan yang memiliki kemampuan dalam bidang perikanan.
 
Hal ini saya ungkapkan karena ada juga yang menyampaikan bahwa swakelola dapat dilakukan oleh Komite Sekolah, karena komite sekolah merupakan kelompok masyarakat. Nah, selain tidak memenuhi Pasal 26 Ayat 2, kemampuan komite sekolah untuk melaksanakan rehabilitasi sekolah apakah sudah dipastikan? Berapa banyak diantara mereka yang memiliki kemampuan dalam bidang Jasa Konstruksi? Juga apakah mereka memiliki SKA atau SKT dalam bidang Jasa Konstruksi sesuai wewenang Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi?
 
Berdasarkan paparan di atas, maka saya menyimpul kan pelaksanaan Rehabilitasi Sekolah dengan cara swakelola oleh sekolah penerima hibah/bantuan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 
Bisa saja fihak sekolah beralasan fihak nya ingin melakukan sendiri pekerjaan tersebut karena kepala sekolahnya amat komit terhadap kualitas sehingga sangat mengawasi pelaksanaan pembangunan ditambah Juga orang tua siswa yang ikut membangun, dilandasi dengan semangat bahwa anaknya bersekolah di sekolah tersebut, maka mereka akan mengerjakan dengan baik tapi siapa yang bisa menjamin jelas rajali.
 
Dan tidak kita pungkiri banyak temuan investigasi tim kami,,,sekolah yang dibangun dengan mekanisme swakelola, belum lama digunakan malah rubuh,,
 
Ini membuktikan, metode pengadaan, tidak menjamin mutu pekerjaan ungkap rajali dan saya juga mengingat kan 
Bahwasanya, swakelola dan menggunakan penyedia barang/jasa harus berlandaskan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang telah disusun.
 
Penghematan dapat dilakukan apabila penyusunan HPS dilakukan secara profesional dan tidak di-mark-up sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain. HPS juga harus berdasarkan kepada harga pasar setempat dan telah memperhitungkan pajak dan keuntungan yang wajar.
 
Pajak tidak bergantung kepada proses pengadaan, swakelola dan penyedia barang/jasa tetap harus menghitung PPn sesuai aturan yang berlaku. Jadi tidak benar bahwa kalau swakelola maka tidak dikenakan pajak.
 
Yang saya khawatirkan sebenarnya adalah jebakan hukum dari pelaksanaan swakelola ini, karena dengan pertanyaan sederhana saja, maka Kepala Sekolah penerima bantuan rehabilitasi sudah sulit untuk menjelaskan. Pertanyaan tersebut adalah “sebutkan dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang membolehkan swakelola rehabilitas bangunan sekolah dilaksanakan oleh sekolah itu sendiri.”
 
sebagian besar yang menjadi korban adalah Kepala Sekolah, karena kepala sekolah sebagai Pengguna Anggaran (PA) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan swakelola di sekolahnya, sehingga apabila ada gugatan hukum, maka yang terkena secara langsung adalah kepala sekolah itu sendiri dan bukan pemberi bantuan.
 
Apalagi dalam juklak bantuan sering dituliskan “pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan,” sehingga apabila pemberi bantuan ditanya maka bisa menjawab dengan jawaban “diplomatis” bahwa pada juknis sudah ditetapkan tetapi kepala sekolah sendiri yang tidak melaksanakan.
 
Selain itu, jangan sampai pemberian bantuan ini merupakan cara untuk mempercepat “daya serap anggaran”dan sebagai lahan untuk melakukan tindak pidana korupsi karena dugaan kami ada oknum kepala sekolah yang mendapatkan beberpa persen dari jumlah pagu dana tanpa memperhitungkan konsekwensi hukum yang akan diterjadi. (rahman/rajali) 
Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Jaganews, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
jasa pembuatan website murah
©2017 Jaganews All right reserved