jaganews.com|kumpulan informasi kegiatan, gaya hidup, hobi dan profil dari praktisi hukum di Indonesia |

PENGUNGKAPAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK TK DI BOGOR LAMBAN..

  • 33 views
  • 0 comments

jaganews.com_pati.. Peningkatan proses lidik ke sidik oleh Polresta Bogor  atas kasus kejahatan seksual  yang menimpa QZA (5) murid Taman Kanak-kanak (TK)  di Bogor yang diduga dilakukan S alias Udin guru TKnya di  bulan Mei 2017 dan sudah memasuki tahap mengirimkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) patutlah diapreasiasi dan segera  dinyatakan  lengkap (P21) untuk segera menyerahkan tersangka untuk ditahan (21/8) dimulainya pemeriksaan perkara di Pengadilan. 

 
Namun sayangnya, bila  merujuk ketentuan  dari UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur tentang batasan waktu pemeriksaan perkara pidana anak, dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap kerja keras yang telah dilakukan  penyidik bahwa tahapan proses lidik ke sidik yang dilakukan Penyidik Unit PPA Polresta Bogor Kota atas kasus ini sangatlah terbilang lamban. Tahapan proses penyidikan belum sensitif  pada anak sekalipun telah mendapatkan bukti dan keterangan dari berbagai saksi dan ahli hanya, bamun karena belum mendapat persesuaian dari bukti-bukti hukum yang didapat maka kasus kekerasan seksual terhadap anak belum dapat dinyatakan lengkap untuk diajukan kepada Jaksa. 
 
Jika merujuk pada waktu kejadiaan perkara kekerasan seksual yang terjadi di awal  bulan Mei hingga sekarang sudah memasuki pertengahan bulan Agustus proses penyidikan ini juga belum lengkap dapat dikategorikan bahwa penyidik telah mengabaikan ketentuan dari UU SPPA.
 
Oleh sebab itu, guna keadilan bagi korban serta demi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) sebagai lembaga pelaksana tugas dan fungsi keorganisasian dari Perkumpulan lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pusat yang memberikan pembelaan dan perlindungan anak di Indonesia, selain menghormati kerja keras penyidik
terdorong  pula untuk mendesak segera penyidik Unit PPA Polresta Bogor Kota  mentuntaskan penyidikannya dan segera pula menyerahkan berkas perkara kepada JPU Untuk diteruskan ke  pengadilan.
 
Untuk memantau dan  pengawalan serta kontrol terhadap  proses penanganan hukumbyang dilajukan Polresta Bogor Kota atas perkara kekerasan seksual terhadap anak ini , Komnas Anak juga akan menerjunkan Quick Investigator Voluntary Komnas Anak Tim Jawa Barat untuk menyiapkan langkah-lanngkah hukum serta mengorganisir konferensi pers dengan melibatkan elemen masyarakat Bogor  termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Bogor Raya yang menaruh pembelaan terhadap kasus ini.  demikian disampaikan  Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak.
 
Disamping itu, untuk meminta kepeduliaa dan tanggungjawab sosial pemerintah kota atas maraknya peristiwa  kekerasan seksual di wilayah hukum Bogor, serta meminta pertanggungjawaban pemerintah kota Bogor atas predikat Kota Layak Anak yang diberikan pemerintah, Komnas Perlindungan Anak bersama elemen masyarakat dan pegiat perlindungan anak di Kota Bogor dalam waktu yang tidak terlalu lama akan mengagendakan bertemu Walikota Bogor dan jajarannya yang membidanginya, tambah Arist.
 
Sekedar mengingatkan bahwa pada awal bulan Mei korban mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan berkalikali oleh tersangka S alias Udin guru TK korban dengan cara mencolok kemaluan korban dengan menggunakan jari di sekolah TK di Bogor hingga kemaluan korban mengeluarkan darah dan menurut hasil visum rumah sakit secara intensif ditemukan lecet dimuka vagina korban setelah kemasukan benda tumpul. 
 
Dari kronologi kekerasan seksual yang menimpa murid TK ini, perbuatan S alias Udin adalah perbuatan yang tidak bisa diterima akal sehat manusia apalagi S adalah guru yang seharus melindungi anak dan sudah selayaknyalah terduga pelaku dihukum dengan seadil-adilnya.
 
Demi keadilan hukum bagi korban dan keluarganya, Komnas Perlindungan Anak mendorong penyidik Unit PPA Polresta Bogor Kota untuk menerapkan ketentuan pasal 81  ayat 1, 3 dan ayat 4 UU RI No. 27 Tahun 2016 tentang Pengesahan PP Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. O1 tahun 2016 yentang perubagan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 junto pasal 76 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dengan ancaman pidana mininal 10 tahun dan maksimal 20 tahun bahkan dapat ditambahkan dengan hukuman tambahan pidana seumur hidup.
 
Disamping itu pula,   ketum Komnas Anak arist merdeka sirait menghimbau kepada ibu dan keluarga korban harus waspada terhadap tawaran orang  untuk ikut membantu penanganan perkara yang sedang ditangani Polresta Bogor dan serahkan sajalah sepenuhnya proses hukumnya kepada pihak kepolisian"tandas Arist merdeka sirait. (Agus) 
Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Jaganews, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
©2017 Jaganews All right reserved